Pemda Mabar Pinjam Dana 1 Triliun ke PT SMI, FORKOM MABAR: Politik Balas Budi Bupati Edi

Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi (kiri), Ketua FORKOM MABAR-Makassar Yoseph Jehani (kanan)

Makassar, suarakampung.online - Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana akan meminjam dana sebesar Rp.1 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Peminjaman dana diperuntukkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut mendapat pro kontra dan kritikan dari berbagai elemen masyarakat Manggarai Barat hingga menjadi perdebatan hangat di media sosial.

Forum Komunikasi Mahasiswa Manggarai Barat (FORKOM MABAR) Makassar pun angkat bicara terkait kebijakan yang diambil oleh Pemda Mabar.

FORKOM MABAR menilai langkah Pemerintah Daerah Manggarai Barat meminjam dana Rp.1 triliun sarat akan kepentingan nafsu kekuasan Bupati Edistasius Endi.

Ketua FORKOM MABAR-Makassar Yoseph Jehani menjelaskan bahwa untuk melihat kebijakan ini jangan terlalu normatif.

"Tetapi mari kita melihat dari sisi lain yaitu mengapa dan untuk kepentingan siapa pinjaman 1 triliun ini?," Tanya Yoseph.

Bupati Edistasius Endi merupakan pemenang kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manggarai Barat 2020-2025 bersama pasangannya Yulianus Weng (9 Desember) 2020 lalu.

"Dalam politik praktis, politik dapat diartikan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan Kekuasaan," tandas Yoseph.

"Politik kekuasaan seperti ini, sangat terlihat jelas pada kebijakan Bupati Edistasius Endi," Sambung Ketua FORKOM MABAR.

Lebih lanjut FORKOM MABAR menilai, kebijakan peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PT SMI senilai 1 Triliun merupakan politik balas budi Pilkada 2020 Kemarin.

"Secara praktis, kita ketahui bahwa untuk meraih atau mendapatkan kekuasaan politik itu pasti membutuhkan modal atau biaya politik fantastis. Sehingga untuk mendapatkan modal Ini politisi faktanya melakukan perjanjian politik dengan pemilik modal misalnya Kontraktor. Atau Hal inilah yang sering kita sebut sebagai politik balas budi. Dan hal ini sangat berdampak pada kebijakan yang diambil oleh mereka yang mendapatkan kekuasaan itu, yaitu kepentingan pemodal menjadi prioritas bukan lagi kesejahteraan masyarakat yang diutamakan sebagaimana tujuan dari politik Itu sendiri," Jelas Ketua Yoseph.

FORKOM MABAR juga meyakini jika kebijakan pinjaman Rp.1 Triliun disebut-se sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan pada pilkada 2025 yang akan datang.

"Atau lebih sederhana bahasanya, merawat atau memelihara pemilik modal (Kontraktor) cara mempertahankan kekuasaan 2025. Sehingga jika cara kekuasaan menggunakan pola seperti ini, pertanyaannya apakah kesejahteraan bisa terwujud? Lebih Kusus pinjaman Rp.1 Triliun, untuk infrastruktur apakah efektif atau tepat sasaran?," Tanyanya lagi.

"Masa depan jadi neraka jika praktik busuk politik diterima begitu saja!," Tutup Ketua FORKOM MABAR-Makassar. ***(MK)

Posting Komentar

0 Komentar