Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan LPJ Anggaran 2020, Sekretaris Dan Anggota BPD Laporkan Kades Halerman ke Polres Alor

Sekretaris BPD Halerman, Gerson Ikalor (kiri) dan Anggota Agustinus Klakik (kanan) memegang dua berkas pengaduan.

Alor - Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Anggota BPD Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya (ABAD), Kabupaten Alor melaporkan Kepala Desa Halerman, Otniel Koilhing ke Polres Alor, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 22 Juli 2021 (Kemarin).

Otniel Koilhing dilaporkan atas dasar dugaan pemalsuan tanda tangan atas nama Gerson Ikalor (Sekretaris BPD) dan Agustinus Klakik (Anggota BPD) yang disebut turut menghadiri dan menandatangani dokumen Berita Acara Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Desa Halerman Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan pada hari Kamis,16 Juni 2021.

Gerson Ikalor selaku Sekretaris BPD Halerman, menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan surat laporan yang didalamnya telah termuat secara jelas kronologis masalah dan tuntutannya.

“Ya tadi saya dan Agus sudah masukan surat laporan ke Polres Alor. Pada intinya dalam surat laporan tersebut, kami menyatakan keberatan terhadap isi dokumen Berita Acara Penyampaian Laporan PertanggungJawaban Desa Halerman Tahun Anggaran 2020, yang diterbitkan pada hari Kamis 16 Juni 2021, yang di dalamnya ada nama kami, dan seolah-olah sudah kami tandatangani bahwa kami turut menghadiri dan menyetujui dokumen Laporan PertanggungJawaban Desa Halerman Tahun Anggaran 2020. Padahal pertemuan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan kami tidak pernah menandatangani dokumen tersebut, dan tandatangan dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan kami," ungkap Gerson kepada Media, Kamis (22/7/2021).

Sementara itu, Anggota BPD Halerman Agustinus Klakik merasa janggal dengan sikap kepala Desa Halerman yang membuat Berita Acara Penyampaian LPJ fiktif dan memalsukan tandatangan dirinya dan sekretari BPD.

“Saya juga merasa ada yang janggal. (Karena) kenapa harus buat Berita Acara Penyampaian LPJ fiktif dan palsukan tanda tangan kami? kalau memang tidak ada apa-apa ya, buat saja pertemuan dan LPJ sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kalau seperti ini kan menimbulkan pertanyaan terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2020. Kita bisa menduga ada penyalahgunaan dana desa sehingga tidak berani untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang sebenarnya," ujar Agustinus.

Kapolres Alor, AKBP Agustinus Christmas Tri Suryanto, S.I.K, membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan telah diterima untuk kemudian diperiksa.

“Benar, tadi sore saya baca pengaduannya soal dugaan pemalsuan tanda tangan di berita acara laporan pertanggungjawaban Kades (Halerman). Pengadunya Sekretaris BPD dan satu Anggota BPD Halerman. Nanti tindak lanjut dari pengaduan tersebut akan diklarifikasi dulu dengan pihak pengadu dan saksi-saksi untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Kapolres Alor saat dikonfirmasi Media, Kamis (22/7/2021).

Laporan dugaan pemalsuan dokumen.

Selain membuat laporan ke Polres Alor, Gerson Ikalor dan Agustinus Klakik juga membuat pengaduan ke kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi terkait dengan Dugaan penyalahgunaan Dana Desa.

Gerson mengatakan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Kalabahi ini dilakukan agar diadakan pemeriksaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 yang berita acara laporan pertanggung jawabannya di buat fiktif karena memang tidak pernah dilakukan penyampaian LPJ Desa Halerman Tahun Anggaran 2020.

“Ya benar (Pengaduan ke Kejari Kalabahi), karena kan memang LPJ nya tidak disampaikan, lalu berita acara penyampaian LPJ nya dibuat fiktif, dan tanda tangan pesertanya juga dipalsukan, maka ada dugaan penyalahgunaan dana desa disana, untuk itu kami laporkan biar diperiksa, supaya jelas semuanya," ujar Gerson.

Diakhir keterangannya, Agus menyampaikan bahwa Ia bersama Gerson melaporkan Kades Halerman Otniel Koilhing ke Polres Alor dan membuat pengaduan ke Kejaksaan Negeri Kalabahi, berharap penyelesaian seadil-adilnya.

“Intinya kita hidup di negara Indonesia ini Negara hukum, jadi kalau ada hak kita yang dilanggar, maka kita tempuh langkah hukum dan kita percayakan pada aparat hukum untuk ditindak seadil-adilnya” pungkas Anggota BPD Halerman, Agus Klakik.***(Gitur/MK)

Posting Komentar

0 Komentar