Cipayung Kota Kupang Ambil Sikap Terkait Dugaan Pelanggaran Prokes Gubernur NTT dan Pejabat Daerah, Ini Pernyataannya!

Aliansi Cipayung Kota Kupang saat konferensi pers terkait dugaan pelanggaran Prokes di Semau.

Kupang - Aliansi Cipayung Kota Kupang yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyikapi polemik yang terjadi di Kecamatan Semau diduga Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Gubernur NTT serta Pejabat Kepala Daerah se-NTT melanggar protokol kesehatan saat menghadiri pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (TPAKD) dengan pesta pora pada Jumat (27/8/2021) kemarin.

Hal itu disampaikan Aliansi Cipayung Kota Kupang melalui konferensi pers (Konpers), Selasa (31/8/2021).

Berikut petikan pernyataan sikap OKP Cipayung Kota Kupang yang diterima redaksi suarakampung.online, via pesan whatsapp.

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan 4. Penerapan PPKM ini dilakukan dengan tujuan untuk menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity sesuai apa yang di ungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa(20/7).

Di tengah situasi wabah Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur kini, mencul Polemik besar dan menjadi sorotan banyak orang yang mana polemik itu terjadi pada hari jumat, 27 Agustus 2021 pasca Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keungan Daerah Kabupaten Kota (TPAKD) bertempat di Pantai Wisata Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dari fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan beberapa video dan foto yang beredar luas di masyarakat melalui jejaring media social. Bahwa, yang hadir mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan Kepala Daerah atau perwakilan Se-NTT yang hadir juga dalam kegiatan tersebut terlihat ada yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan dengan baik seperti memakai masker dengan menutup hingga mulut dan hidung serta menjaga jarak dan juga terjadinya kerumunan.

Maka dari itu hal ini perlu untuk kita melihat bagaimana penerapan penegakan hukum yang perlu ditegakan oleh pihak yang berwenang kepada setiap warga masyarakat tanpa memandang bulu. Dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap kepala daerah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga terdapat sanksi dalam pasal 67 sampai dengan 68.

Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang masuk dalam Wilayah kriteria level 3 sesuai dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kegiatan ini juga berlangsung disaat Kebijakan PPKM diperpanjang yang dilakukan oleh Gubernur sendiri Sesuai dengan Instruksi Gubernur NTT tentang perpanjangan PPKM hingga 6 September 2021.

Wagub NTT Josep Nae Soi tampak tak memakai masker di acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat, (27/8/2022). (Foto: sergap.id)

Masyarakat NTT yang saat ini sedang berjuang melawan virus Corona, salah satunya dengan mencegah terjadinya kerumunan. Namun, Pejabat Daerah malah membuat kegiatan yang besar di tengah Pandemi dengan pelanggaran Protokol Kesehatan yang terjadi. Pejabat Publik atau Pejabat Daerah merupakan figure teladan yang selayaknya memberikan contoh yang baik dalam masyarakat.

Atas Polemik yang meresahkan banyak kalangan maka, Cipayung Kota Kupang dengan ini menyatakan sikap:

1. Mendesak Pemerintah daerah untuk sesegra mungkin membatalkan pemberlakuan kebijakan PPKM sekaligus menghapus biaya RAPID TES di Provinsi NTT.

2. Mendesak gubernur NTT sesegra mungkin meminta maaf kepada masyarakat NTT dan mengklarifikasi masalah yang terjadi di pulau Semau desa Otan Kabupaten Kupang dalam kurun waktu 2x24 jam.

3. Mendesak Kepolisian Daerah NTT untuk sesegra mungkin menindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pulau semau sesuai dengan pasal; 93 UU
Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pasal 216 KUHP ayat 1, pasal 14 UU Nomor 04 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan PERGUB NTT Nomor 26 Tahun 2020 tentang tata normal baru Provinsi NTT.

4. Apabila poin-poin tuntutan ini tidak ditindak lanjuti dalam kurun waktu 2x24 jam maka kami akan mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Ketua Cabang GMKI Kupang, Eduard Nautu, Ketua Cabang HMI Kupang, Ibnu Hj. M.K. Tokan, dan Ketua Cabang PMII Kupang, Ikwan Syahar.***(MK)

Posting Komentar

0 Komentar