Kades Bukit Mas (Pantar) Bantah Dugaan Penyalahgunaan DD Yang Dilaporkan KMPD ke Kejari Kalabahi, Ini Klarifikasinya

Foto: Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT Yeskiel Kerhom.

Alor - Kepala Desa (Kades) Bukit Mas Kecamatan Pantar Kabupaten Alor, NTT, Yeskiel Kerhom dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, awal Agustus 2021 lalu. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun 2019-2020.

Dalam laporan tersebut yang dimuat wartaalor.com "Kades Bukit Mas, Pantar Dilaporkan ke Jaksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa" pada 29 Agustus 2021, sebanyak 18 poin permasalahan dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan ke Jaksa oleh Komunitas Masyarakat Peduli Desa (KMPD) Bukit Mas. 

Kepala Desa Bukit Mas Yeskiel Kerhom membantah 18 poin permasalahan dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan ke Jaksa. Hal tersebut termuat dalam rilis klarifikasi kasus yang diterima redaksi suarakampung.online, Sabtu (10/9/2021) malam.

KLARIFIKASI KASUS

"Terkait dengan laporan masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Peduli Desa Bukit Mas yang di layangkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tertanggal 02 Agustus 2021, maka saya selaku kepala Desa Bukit Mas dapat menyampaikan Klarifikasi terkait laporan tersebut secara satu persatu poin pelaporan tersebut," ujar Kades Bukit Mas seperti yang tertulis di rilis klarifikasi kasus.

Poin 1, Isi Pelaporan Penggunaan dana Tahap tiga tahun 2019 peninggalan pemerintah sebelumnya tidak berdasarkan RKPD Pemerintahan sebelumnya yang telah di legitimasi oleh baik tingkat desa maupu tingkat kecamatan, dan Silpa Dana Tahap III sebesar Rp. 23.000.000 tidak jelas peruntukannya. ( Data terlampir).

"(Klarifiksai) Hal pertama ialah semua kegiatan pembangunan di Desa Bukit Mas Tahun 2019 telah di laksanakan sebelum saya di lantik jadi Kepala Desa, dan saya baru di Lantik jadi kepala Desa Bulan Desember Tahun 2019, dan Pencairan Dana Tahap III Memag benar saya yang cairkan dan TPK serta Bendahara Desa tinggal membayar semua bahan material, upah dan lain-lain terkait kegiatan pembangunan di Desa Bukit Mas tahun 2019 sehingga  sampai sekarang tidak ada warga yang mengeluh terkait bahan material dan upah yang belum terbayar oleh TPK dan Bendahara. Maka untuk melaksanakan kegiatan di luar RKPD sesuai laporan di atas tidak benar," ungkap Yeskiel Kerhom.

"Hal yang kedua, terkait dana silpa 23.000.000 itu tidak benar karena untuk Desa Bukit Mas tahun 2019 tidak ada dana SILPA. Tapi syukurlah dengan peristiwa pelaporan ini saya bisa tau ternyata senior saya mantan Kepala Desa dua periode tidak mengerti tentang apa itu SILPA, sehingga beliau juga ikut menandatangani dukungan pelaporan kasus ini, dan yang saya sesalkan ialah beliau tidak menjaga ketokohannya. Kalau beliau sebagai tokoh pasti dia arahkan yang terbaik demi membangun Desa ini, namun kasian juga bukan membuat baik kampung malah merusak kampung dengan cara ikut memberi dukungan dalam meandatangani daftar dukungan pelaporan," kesalnya.

Poin 2, Isi Laporan tidak adanya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa kepada masyarakat tahun anggaran 2020.

"(Klarifikasi) Untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memang tidak di buat laporan Pertanggung jawaban LPJ Kepada Masyarakat Langsung tetapi di buat laporan Pertanggung jawaban ( LPJ) melalui Musawarah Desa di hadapan BPD Desa Bukit Mas dan RT/RW yang adalah perpanjangan tangan dari masyarakat jadi kami pihak desa tidak bekerja sendiri," jelas Kades Bukit Mas.

Poin 3, Isi laporan Penggunaan sisa anggaran dari tiga item pekerjaan yaitu Rehab Rumah layak huni masyarakat tahun anggaran 2019, pembangunan air Minum Bersih dan pembangunan Balai Desa Tidak Jelas pemanfataannya.

"(Klarifikasi) Yang pertama, Untuk Rumah tidak Layak Huni semua bahan non lokal di tanggung oleh penerima manfaat, sementara bahan Non Lokal seperti Semen ,seng, paku, cet, dan oker itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga bukan TPK atau kami pihak desa yang belanja, sehingga untuk dana sisa yang di maksudkan dalam laporan tersebut di atas tidak benar. Yang kedua, Terkait dengan pembangunan air minum bersih, juga demikian semua bahan lokal di sediakan oleh masyarakat dan di bayar oleh TPK dan Bendahara sementara bahan non lokal diadakan oleh pihak ketiga. Jadi untuk kelebihan dana tidak ada. (Dan) yang ketiga, Untuk pembangunan balai Desa juga semua bahan lokal di siapkan oleh masyarakat dan di bayar oleh TPK dan bendahara sesuai dengan bunyi RAB, sedangkan bahan non lokal di siapkan oleh pihak ketiga, jadi semua tuduhan di atas tidak benar," papar Yeskiel.

Poin 4, Isi laporan Program yang dilaksanakan selama 2 Tahun berjalan ini adalah program dadakan yang di buat sendiri oleh kepala Desa.

"(Klarifikasi) Semua program yang di kerjakan pada tahun 2020 telah termuat dalam RPJM Desa Bukit Mas Priode 2015/2019 dan program di tahun 2021 juga semuanya termuat dalam RPJM Desa Bukit Mas 2019/2025. Dan Sebelum dilaksanakan dalam tahun berjalan maka kami membuat musdus dan musdes lalu di tetapkan bersama BPD yang di hadiri oleh Kepala Dusun dan RT/RW serta tokoh masyarakat yang hasilnya termuat dalam RKP tahun Berjalan. jadi yang bilang program dadakan itu tidak benar," ungkap Kades Bukit Mas.

Poin 5, Isi laporan tidak adanya program kegiatan secara transparan dan teratur yang di buktikan melalui papan informsi yang dapat di laksanakan masyarakat Desa Bukit Mas.

"(Klarifikasi) Masalah transparan kami lakukan, masalah tidak teratur itu kan keliru, program yang sudah di sepakati bersama melalui musyawarah ko masi tidak teratur? Intinya semua program itu sudah tersusun rapih di RPJM Desa dan RKP Desa di Tahun yang berjalan, jadi laporan di atas itu tidak benar," ujar Yeskiel.

Poin 6, Isi laporan Pemotongan gaji perangkat desa sebesar Rp.500.000 per orang oleh kepala desa tidak jelas alasan dan peruntukannya.

"(Klarifikasi) Bukan Pemotongan gaji perangkat desa saja tapi lembaga desa yaitu Ketua RT/RW dan gaji kepala desa juga ikut di potong masing-masing kepala Desa dan aparat Desa sebesar Rp. 500.000  dan RT/RW Masing-masing Rp. 100.000 dan hasil kesepakatan bersama itu di muat dalam berita acara kesepakatan dan di tandatangani bersama. Pemotongan gaji tersebut di sepakati bersama untuk di gunakan rehablitas ringan ruang kantor desa yang semulanya cuman tiga ruang yakni ruang kepala Desa, Ruang Sekretaris Desa dan ruang Aula yang di gunakan oleh para kaur dan Kepala Seksi. Dan dari hasil kesepakatan itu sekarang kantor desa sudah memiliki enam ruang yaitu satu ruang Kepala Desa, satu ruang Sekretaris Desa dan satu ruang Kasi Pemerintahan, satu ruang Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, satu ruang untuk Kaur Umum dan Perencanaan serta Kaur Keuangan dan satu ruang Tamu," paparnya.

Poin 7, Isi laporan upah penjahit masker –pengadaan masker bagi bagi masyarakat Desa Bukit Mas yang tidak di bayar sampai dengan sekarang.

"(Klarifikasi) Terkait dengan pengadaan masker tahun 2020 itu kami kebetulan di desa ada kelompok menjahit ibu-ibu maka untuk pengadan masker kami berikan kepada kelompok tersebut untuk pengadaan masker, dan kebutuhan masker sebanyak 700 buah dengan harga permasker Rp. 12.000 jadi total dana masker sebesar Rp. 8.400.000. Dan itu telah di sepakati oleh kelompok ibu-ibu. Dalam perjalanan  pengeluaran biaya yang di gunakan untuk pengadaan kain dan makan minum selama kerja itu sebesar Rp. 4.000.000 sehingga sisa dana mereka sebesar Rp. 4.400.000 . dan setelah masker selesai bendahara membayar sisa uang dan sebagian besar ibu ibu penjahit setuju untuk menerima namun ada satu yang tidak setuju dan bukan ibu yang tidak setuju tetapi suaminya, setelah kami caritau kenapa tidak terima alasannya ialah harus serahkan uang 8.400.000 bukan 4.400.000. maka saya kepala desa Bukit Mas melayangkan surat undangan kepada ibu-ibu untuk hadir dan kami bahas bersama namun ibu yang lain hadir sementara satunya tidak hadir maka semua ibu bersepakat jangan dulu kasi maka uangnya masih di tangan bendahara. Dalam perjalanan, hal ini di laporkan oleh suami dari ibu tersebut kepada BPD dan BPD menindaklanjuti pengaduan itu dengan mengundang kepala desa untuk menyelesaikan masalah itu, setelah bertemu dengan BPD dan saya memberikan undangan kepada ibu-ibu semua dan hal yang sama ibu-ibu yang lain hadir tetapi satunya tidak hadir dengan alaasan yang di sampaikan oleh sang suaminya ialah kenapa undangan ko nama istrinya di tulis salah. Setelah itu sang suami membawa pengaduan ini ke pihak Kecamatan (Pantar) dan pihak Kecamatan (Pantar) dalam hal ini Kasi Trantib mendatangi kami di kantor Desa untuk meminta klarifikasi dan saya jelaskan seperti di atas kepada pak (pihak) Trantib dan pak (pihak) Trantib membangun kordinasi dengan pihak tersebut namun pihak tersebut tetap meminta bayaran harus 8.400.000 bukan 4.400.000. begitu kronologinya," ujar Kades Yeskiel.

Poin 8, Isi laporan Penyediaan masker tidak sesui dengan jumlah penduduk Desa Bukit Mas yaitu 834 orang sedangkan penyediaan masker hanya 700 buah.

"(Klarifikasi) Pihak desa menerima data calon penerima masker itu dari ketua RT yang adalah Tim Relawan Covid dan semua RT masukan kebutuhan mereka masing-masing dan jumlahnya 700 calon penerima, maka kami usulkan sejumlah 700 buah dan di beri bonus 50 buah oleh pihak penyedia. Dan masker tersebut di berikan kepada masing–masing RT berdasarkan jumlah permintaannya dan sampai sekarang tidak ada warga yang mengeluh tidak kebagian masker termasuk saudara Arianto Salamahi yang waktu itu sebagai ketua RT 07 tidak menyampaikan masalah kekurangan masker. Maka kami merasa tidak ada masalah dalam pembagian masker," ungkapnya.

Poin 9, Isi laporan Belanja bawang merah tidak sesuai dengan RAB.

"(Klarifikasi) Pengadaan bawang merah itu sesuai dengan jumlah yang di butuhkan dan tidak ada anggota kelompok yang komplain baik bawang maupun upah," tegas Kades Bukit Mas.

Poin 10, Isi laporan upah Ketua dan anggota kelompok tani tidak di bayar sampai saat ini.

"(Klarifikasi) Untuk upah anggota kelompok bawang merah itu Rp. 250.000/bulan per anggota, bukan perhari, sementara saudara Honorius Dhey Boro yang mengaku sebagai ketua kelompok bawang, ambil uang satu juta pergi belanja Pacul dan skop untuk kebutuhan kelompok terus pulang kalabahi pacul dan skop tidak tau entah kemana, dan saudara Honorius juga mengaku bahwa dia sudah aktif mengajar di SMP N Kabir jadi dia tidak ada waktu untuk kerja bawang dan diliat dari hari kerjanya di kelompok bawang sekitar kurang lebih 9 hari dia kerja selebihnya itu tidak kerja maka dengan sendirinya upahnya tidak di kasih. Begitu juga salah satu anggota yang hadir kerja cuman kurang lebih 5 hari kerja selanjutnya tidak maka mereka dua di keluarkan dari kelompok. Jadi bukan mereka aktif baru upahnya tidak di kasih," jelasnya.

Poin 11, Isi laporan Penyaluran BLT dari Dana Desa ( DD) Tahun anggaran 2020 sarat dengan unsur nepotisme karena warga penerima bantuan ini terbukti bukan warga desa Bukit Mas yaitu :
1. Saudara Maksi Plaikol Desa Tribur di RT 009 RW 002 dan 2. Saudara Jemi Adrianus Tung warga kelurahan kabir beralamat RT 002 RW 001 kelurahan Kabir.

"(Klarifikasi) Semua calon penerima Bantuan Langsung Tunai itu datanya dari relawan Covid 19 yang mana ketua RT masing-masing sebagai Tim relawan dan semua data kami pihak desa terima dari mereka lalu kami tetapkan bersama dalam wadah Musawarah bersama," pungkas Yeskiel.

Poin 12, Isi Laporan Pemberian Bantuan Perumahan Layak Huni kepada warga bukan warga Desa Bukit Mas atas nama Jemi Arianus Tung Warga Kelurahan Kabir.

"(Klarifikasi) Untuk saudara Jemi Arianus Tung itu memang awalnya masyarakat Desa Bukit Mas, namun ia telah mengambil surat mutasi dari Lurah Kabir Ke Desa Bukit Mas pada bulan Juli Tahun 2019 masa saudara Enos Banlowen menjabat sebagai kepala Desa, sehingga ia juga diikutsertakan dalam pemilihan kepala desa, beda dengan saudara Arianto Salamahi yang waktu itu belum terdaftar sebagai warga bukit mas tapi sudah mendapat kepercayaan dari kepala desa waktu itu untuk jadi Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Tahun 2019, jadi kalau saudara Arianto Salamahi katakan bahwa saudara Jemi Arianus Tung bukan warga bukit mas itu ia salah besar, ini karena belum menerima kekalahan dalam pemilihan Kepala Desa," ungkapnya.

Poin 13, Isi Laporan Pegurangan Bantuan Semen Kepada Warga Desa Bukit Mas atas nama Yahya Banlowen yang seharusnya 45 Zak pada tahun anggaran 2020 tanpa alasan yang jelas.

"(Klarifikasi) Semua masarakat penerima bantuan perumahan tidak ada yang mengeluh tentang kekurangan bahan bantuan yang di terimanya, terkhusus Almarhum Yahya Banlowen jika ada kekurangan pasti TPK menyampaikan kepada pihak penyedia untuk melengkapi namun sampai hari ini tidak ada pengeluhan dari penerima. Jadi laporan di atas tidak benar," tegas Yeskiel.

Poin 14, Isi Laporan Pernyataan Modal Bum-Des Pembukaan Rekening BRILINK Pribadi atas nama Antonius Seran sebesar Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan untuk menghindari unsur nepotisme maka kepala desa sengaja menunjuk Saudara Antonius Seran sebagai bendahara BUMDES tanpa melalui makanisme pemilihan pengurus yang sah di kemudian hari.

"(Klarifikasi) Terkait dengan pembukaan rekening Briling itu cuman Rp.25.000.000 bukan Rp. 130.000.000, karena untuk tahun 2021 penguatan modal Bumdes sebesar Rp. 100.000.000 dan baru di cairkan sebesar Rp. 50.000.000. terus laporan di atas Rp.130.000.000 juta itu dana dari mana. Jadi laporan di atas itu tidak benar," tegasnya lagi.

Poin 15, Isi Laporan adanya unsur Nepotisme dalam penetapan Penerima BLT Dana Desa (DD) Karena warga msyarakat yang telah memiliki kartu keluarga dan layak  tidak menerima BLT DD tetapi yang tidak memiliki Kartu Keluarga mendapatkan Dana Bantuan tersebut.

"(Klarifikasi) semua penerima itu di ambil datanya melalui RT yang adalah Tim Relawan dan ditetapkan bersama di hadapan BPD dan Tim Relawan jadi kami kepala desa tidak melakukan pendataan," tandas Kades Bukit Mas.

Poin 16, Isi Laporan Sekretaris Desa Bukit Mas yang merupakan seorang oknum PNS belum malaksanakan tugas di Desa sampai sekarang meskipun tunjangannya tetap dibayar setiap bulan oleh bendahara desa dan tidak ada teguran ataupun solusi untuk mengatasi masalah ini dari kepala Desa.

"(Klarifikasi) Kalau sekretaris tidak bekerja maka semua dokumen kami tidak di tandatangani oleh sekretaris, justru dia kerja maka semua admiistrasi kami sekretaris ada tandatangan," ujar Yeskiel.

Poin 17, Isi Laporan tidak terbentuknya Satgas Dan Posko Penanganan Covid 19 sampai saat ini Tahun 2020-2021.

"(Klarifikasi) Sk Relawan Covid 19 ada posko ada. Jadi laporan di atas tidak benar," ungkap Kades Bukit Mas.

Poin 18, Isi Laporan Pembatasan Warga Masyarakat yang diwakili oleh 5 orang setiap RT yaitu 8 RT Untukengikuti Sosialisasi Vaksin Covid Oleh Dokter dan para Perawat dari Puskesmas Kabir Sehingga Mengakibatkan Keresahan dan ketakutan warga desa untuk divaksinasi.

"(Klarifikasi) Ini orang-orang yang tergabung dalam komunitas ini tidak beres semua, karena hal yang kita lakukan ikut aturan mereka bilang salah, mereka maunya harus jalan menyalahi aturan. Saya membatasi masyarakat untuk berkumpul karena aturan, dan tidak ada masyarakat yang merasa di resahkan, yang merasa resah ini kemungkinan di kalangan komunitas ini," tandasnya.

"Diakhir dari klarifikasi saya terkait pelaporan di atas maka saya mau sampaikan bahwa nama-nama masyarakat yang tertera dalam dukungan tandatangan di atas itu ada yang di palsukan, karena setelah komunitas ini layangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalabahi dan informasi berkembang maka orang yang merasa namanya juga termuat dalam surat dukungan itu datang dan meminta maaf di saya dan berkata mereka tidak tau menahu masalah ini dan tandatangan mereka di palsukan. Ada beberapa janda dan oknum PNS juga namanya di ambil namun mereka tidak tau menahu tentang hal ini," tutup Yeskiel Kerhom.***(Markus Kari)

Posting Komentar

0 Komentar