Tinjauan Hukum Penolakan Laporan Pelanggaran Prokes di NTT, Pegiat Hukum: Ada Ketimpangan Hukum

Pegiat Hukum Sya'ban Sartono (kiri) selaku narasumber bersama Host Markus Kari (kanan) saat Live Streaming di Studio Bidik Casting.

Makassar - Pegiat hukum Sya'ban Sartono turut mengomentari terkait peristiwa diduga Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT beserta Bupati dan Walikota atau perwakilan se-NTT melanggar protokol kesehatan atau prokes dalam sebuah acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 27 Agustus kemarin. 

Diberitakan sebelumnya beberapa foto dan video pesta pora pasca acara pengukuhan TPAKD Kabupaten/Kota yang viral beredar di berbagai media lokal dan nasional maupun platform media massa lainnya. Bahkan Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi terlihat dalam sebuah foto dan video sedang tidak memakai masker yang merupakan salah satu point daripada himbauan Pemerintah itu sendiri yakni 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak).

Akibatnya, beberapa organisasi Nasional yang berada di Kota Kupang yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Kota Kupang mendesak Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta maaf kepada masyarakat NTT sekaligus melaporkannya dugaan pelanggaran Prokes tersebut ke Kepolisian Daerah NTT untuk sesegra mungkin menindak lanjuti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di Pulau Semau.

Mirisnya, laporan tersebut ditolak alias dikembalikan berkas pelaporan oleh Polda NTT kepada Aliansi Cipayung Kota Kupang tanpa diproses, dan diarahkan untuk membuat laporan ke Satgas Covid-19 Provinsi NTT.

Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi tampak tak memakai masker disela-sela sebuah acara pasca pengukuhan TKAPD di pulau Semau, Kabupaten Kupang.

Pegiat hukum Sya'ban Sartono Leki juga ikut mengomentari hal tersebut melalui Live Streaming di kanal youtube Bidik Casting yang dipandu oleh host Markus Kari dengan tema "Tinjauan Hukum Penolakan Laporan Pelanggaran Prokes di NTT".

Menurutnya, pelaporan terhadap peristiwa tersebut yang terjadi di Pulau Semau, Kabupaten Kupang itu harus memiliki alas atau dasar dalam pelanggaran daripada Protokol Kesehatan itu sendiri dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mikro (PPKM).

"Sejauh yang kami tau, disamping keterbatasan keilmuan kami di bidang itu (kesehatan), secara pribadi saya melihat ini pemberlakuan hukum itu ada 2 unsur. Hukum itu ada Mala In Se dan Mala Prohibita dalam istilah hukum itu atau Malum Prohibitum," kata Sya'ban, disela-sela wawancara, Rabu (1/9/2021).

"Nah, Mala In Se itu adalah suatu kejahatan yang kejahatannya itu absolute yang cenderung sempurna. Kalau Mala Prohibita atau Malum Prohibitum, itu kejahatan yang disesuaikan dengan ruang dan waktu, tempat bahkan bisa berubah. Bahkan bisa berarti bukan sebuah kejahatan. Nah, ini yang harus kita pahami dulu dasarnya," jelasnya.***(MK)

Nonton video selengkapnya dibawah ini;
"Tinjauan Hukum Penolakan Laporan Pelanggaran Prokes di NTT".



Posting Komentar

0 Komentar